Mencegah Rambut Rontok

Cara Mengatasi Rambut Rontok – Rambut anda rontok gak karuan? Nah bagi anda yang mempunyai masalah dengan rambut rontok memang sangat menyebalkan. Apalagi bila rambut rontok tersebut jatuh ke makanan, Wuihhh itu pasti sangat mengganggu selera makan orang lain ketika melihat ada rambut rontok dimakanan tersebut…hahahhaa.. Mengalami rambut rontok memang suatu hal yang tidak menyenangkan. Sebelum anda berfikir bagaiman cara mengatasi rambut rontok alangkah baiknya jika anda mengetahui terlebih dahulu penyebab rambut rontok tersebut.

Dengan mengetahui penyebab rambut rontok Niscaya dan Insya Allah Anda akan lebih memudahkan anda dalam mengatasi rambut rontok yang anda alami. Rambut yang rontok adalah sesuatu yang bisa menimbulkan kekecewaan dan kekhawatiran bagi seorang wanita. Sebaliknya rambut yang indah akan menambah rasa percaya diri pada si pemilik rambut. Nah lalu bagimana cara mengatasi rambut rontok dengan cepat. Nah sebelum kita membahas cara mengatasi rambut rontok alangkah baiknya kita mengetahui ini terlebih dahulu…

Beberapa penyebab rambut rontok antara lain adalah :
karena kebiasaan merawat rambut yang tidak baik atau karena tubuh anda sedang tidak sehat, atau karena anda keturunan rambut rontok.

Untuk Penyebab Rambut Rontok Karena Kebiasaan Tidak Baik Misalnya,

Anda terlalu sering menggunakan sisir yang bergerigi rapat, terlalu sering memanaskan rambut baik itu dengan hair dryer, hot curling ataupun flat iron, terlalu sering mengikat rambut anda dengan ketat, terlalu sering mencuci rambut dalam sehari. hal itu akan membuat kadar minyak alami pada rambut anda berkurang sehingga menyebabkan rambut mudah patah.

Penyebab rambut rontok yang disebabkan karena tubuh anda tidak sehat antara lain

1. Anemia
Rambut rontok karena anemia bisa terjadi akibat kekurangan zat besi pada sel darah merah. Zat besi diperlukan untuk kesehatan folikel rambut. Cara menanganinya; padukan suplemen zat besi dengan vitamin C. Vitamin C membantu penyerapan zat besi, dengan cara murah dan efektif.

2. Obat-obatan tertentu
Obat-obatan keras, seperti antidepresan, diuretik, dan pil Rx memiliki efek samping kerontokan rambut. Cara mengatasinya, cobalah bicarakan dengan dokter Anda, apakah mungkin untuk menurunkan dosis obat-obatan tersebut. Atau jika memungkinkan untuk mengganti obat-obatan tersebut dengan pengobatan alternatif.

3. Hypo atau hyperthyroidism
Ketidakseimbangan hormon bisa menaikkan level zat kimia bernama DHT yang menyerang folikel rambut. Obat-obatan untuk mengatasi kedua kondisi ini bisa menyeimbangkan kembali hormon tiroid Anda.

4. Kekurangan kalori
Biasanya wanita akan melakukan segala hal untuk menurunkan berat badan. Termasuk diet ketat rendah kalori, yang akan menyebabkan keletihan, dehidrasi, dan keram. Untuk mengurangi dampak ini, pastikan untuk terus mendapatkan protein yang cukup dalam diet. Protein adalah zat esensial untuk menjaga kesehatan rambut dan kuat.

5. Stres
Tingkat stres yang tinggi bisa menyebabkan folikel rambut “tertidur” atau terserang oleh sel darah putih, dengan kondisi bahwa kerontokan rambut akan terjadi di beberapa minggu berikutnya. Solusinya? Relaksasi, bisa lewat yoga, terapi, meditasi, atau lainnya. Hindari tekanan dan stres untuk mengurangi kerontokan pada rambut sebelum benar-benar terjadi kebotakan. Jika pori-porinya belum tertutup, rambut akan sulit tumbuh. Maka, atasi sesegera mungkin agar rambut bisa tumbuh kembali.

Penyebab rambut rontok karena keturunan

Jika memang rambut rontok adalah keturunan, anda tidak perlu bingung apalagi sampai menyalahkan Tuhan Yang Maha Esa, karena hal itu hanya akan membuat anda berdosa. Di bawah ini beberapa tips mengatasi rambut rontok yang disebabkan karena keturunan

1. Pada saat keramas, pakailah kondisioner pada seluruh rambut. Gunakan sedikit saja, minimalkan kondisioner mengenai kulit kepala. Jika terlalu banyak, kondisioner akan mengakibatkan rambut gatal.
2. Selagi Anda memakai kondisioner, sisirlah rambut dengan sisir bergigi jarang. Fungsinya agar rambut tidak kusut saat dibilas.
3. Pilih sampo herbal atau sampo yang ekstra ringan agar kulit kepala lebih nyaman.
4. Jangan memakai air panas saat keramas. Gunakan air dingin atau hangat kuku.
5. Keringkan tanpa hairdryer dan juga jangan pakai handuk. Rambut yang dikucek-kucek handuk akan gampang tercabut dari akarnya karena kulit kepala sangat lembab. Rambut cukup diangin-anginkan saja.
6. Pakaikan hair tonic atau serum untuk menyuburkan rambut. Hair tonic yang mengandung ginseng bagus untuk merangsang pertumbuhan rambut baru.
7. Hindari pemakaian jepitan atau karet. Biarkan rambut tergerai.
8. Sebisa mungkin hindari minuman yang mengandung kafein karena tidak baik bagi pertumbuhan rambut.

Lalu bagaimana cara merawat dan mengatasi rambat yang mulai rontok. Berikut tips Mengatasi Rambut Rontok Dengan Cepat yang dapat di terapkan untuk mengatasi kerontokan rambut anda…

Makanlah makanan bergizi, terutama yang banyak mengandung protein dan zat besi. Protein sangat penting untuk pertumbuhan organ tubuh termasuk rambut. Sumber protein utama berasal dari ikan, telur, kacang kacangan, yogurt, kedelai dan lain lain.


Oleskan kondisioner yang mengandung ginseng agar rambut sehat berkilau dan tidakmudah patah.


Selagi Anda memakai kondisioner, sisirlah rambut dengan sisir bergigi jarang. Fungsinya agar rambut tidak kusut saat dibilas.


Pilih sampo herbal atau sampo yang ekstra ringan agar kulit kepala lebih nyaman.


Hindari menggunakan air panas saat keramas. Gunakan air dingin atau hangat kuku.


Keringkan rambut tanpa hairdryer dan juga jangan pakai handuk. Rambut yang dikucek-kucek dengan handuk akan mudah tercabut dari akarnya karena kulit kepala sangat lembab. Rambut cukup diangin-anginkan saja.


Pakaikan hair tonic atau serum untuk menyuburkan rambut. Hair tonic yang mengandung ginseng bagus untuk merangsang pertumbuhan rambut baru.

Sebisa mungkin hindari minuman yang mengandung kafein karena tidak baik bagi pertumbuhan rambut.

Keramaslah dengan sampo yang mengandung ginseng, yang berfungsi membersihkan rambut dari segala kotoran dan menguatkan batang rambut sehingga tidak mudah patah.

Gunakan masker rambut sebagai nutrisi untuk merawat dan memulihkan kesehatan dan keindahan rambut. Pakai 2-3 kali seminggu.

Kurangi penggunaan gel rambut, krim, minyak rambut, pewarna rambut dan spray rambut. Sebaiknya gunakanlah produk yang terbuat dari bahan alami.

Jika rambut masih terjadi kerontokan terus, periksakan ke dokter ahli dermatologi.

Advertisements

Daftar Hotel Mu…

Daftar Hotel Murah Bandung :
 
Hotel Nirmala
 
Hotel Nirmala Bandung,Cipaganti Rp.180.000 
terletak di jalan Cipaganti Bandung (Sebelah sop buntut dahapati)
Harga paling rendah Rp. 180.000
 
Tempatnya bersih, nyaman, di daerah yang mudah di capai oleh kendaraan umum (angkot) plus harga sudah termasuk breakfast , fasilitas : air panas, sabun, Tv (menurut saya AC tidak terlalu diperlukan , mengingat cipaganti merupakan daerah dengan suhu yang cukup nyaman)
Tlp. (022) 2031318
 

Rumah Ebo

 
Rumah Ebo, Bandung

 

 
Rumah Ebo, Bandung

Terletak di Jln. imam bonjol no. 27, Bandung

Tlp. (022) 2533773
harga dimulai dari :
 
Rp. 103.000 / 172.000 (weekday/weekend) – Single Bed
Rp. 212.000 / 258.000 – Standard no bathroom
Rp. 253.000 / 410.000 – Standard with AC 
Rp. 483.000 / 540.000 – Family Room
email : rumahebo@yahoo.com
 
Look at the Garden ! so fresh.. we can have breakfast right on the garden 🙂
 
Hostel By Moritz
 
Hostel by Moritz
Hostel satu ini adalah andalan para Backpacker, terletak dekat dengan Pasar baru, rumah sakit international Sentosa, dan tidak jauh dari stasiun Bandung.

Harga sekitar Rp. 65.000 – Rp. 80.000

Alamat :Jln. Kebon jati no. 41
Tlp . (022) 4207495
 
Hotel Patradissa
 
Hotel Patradissa, Bandung

Hotel Patradissa terletak sangat dekat dengan Stasiun Bandung

Jln. mochamad Iskat 8 Bandung
Harga dimulai dari Rp. 150.000 
Tlp. (022) 4206680 W
 
Wisma Gandapura 
 
Wisma Gandapura, Bandung
Harga Mulai Rp. 175.000 
Lokasi dekat dengan pusat factory outlet, Riau 
Alamat : Jln. Laks L RE Martadinata 120 Bandung Tlp. (022) 4233991 / (022) 7231201
 
 

Wisma Pendawa

 
wisma pendawa, Bandung
Hotel yang satu ini cocok untuk Group yang bepergian
dengan harga Rp, 150.000 kamar berisi 4 bed
fasilitas : tv, kamar mandi, shower
Alamat : jln. Ciumbuleuit no. 197 ( dekat dengan kampus Unpar)
Tlp. (022) 2031437
 
Hotel Baltika Bandung
 
Hotel Baltika Bandung

Alamat : Jln. Jend . Gatot Subroto No.30 Karees, Bandung – 40262 
Tlp: (022) 7313331
Harga : Standard Room : Rp. 180.000
            Family Room    : Rp. 215.000
 
Dago Inn
 
Dago Inn , Bandung
Untuk hotel ini aga sedikit unik, dengan harga yang sangat rendah tp dengan kualitas yang baik, Dago Inn menyajikan hotel low budget, namun hotel ini hanya khusus untuk kaum hawa (perempuan)
Harga : Rp. 50.000
terletak di daerah yang strategis, dekat dengan Factory Outlet Dago
Booking : (022) 92270392
 
Hotel Kenangan
 
 
rate (weekday / weekend)
Economy room : Rp. 195.000 / 205.000
Standard           : Rp. 215.000 / 230.000
Deluxe              : Rp. 245.000 / 260.000
Alamat              : Jln. Kebon Sirih no. 4, Bandung (dekat dengan stasiun, dan Bandung Indah Plaza)
 
Hotel Bukit Dago
 
Hotel Bukit Dago, Bandung
 
Alamat : Jalan Ir H Juanda No.311 Bandung
Tlp . (022) 2500376
Harga dimulai dari Rp. 130.000
 
 
Sekian Info beberapa hotel, penginapan murah, Hostel, Wisma di Kota Bandung. Semoga Bermanfaat. Untuk info lebih lanjut, saya dengan senang hati akan membantu. 🙂

catatan : Harga sewaktu-waktu bisa berubah,

Korban Kecelakaan Pesawat Sukhoi SSJ 100 tgl 9 mei 2012

 
Aditya_Recondianty.jpg
Heyder Bachsin dan Aditya Recodianty Teridentifikasi
Aditya_Recondianty.jpg
bangkapos.com/dok
Aditya Recodianty
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu AjiBANGKAPOS.COM, JAKARTA

– Kerja keras tim Disaster Vitctim Identification (DVI) dan Identification Indonesia Automatic Finger Prints Identication System (Inafis) Mabes Polri mengidentifikasi semua korban jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 akhirnya membuahkan hasil.Tepat 12 hari pasca kecelakaan SSJ di Gunung Salak, 45 jenazah korban Sukhoi selesai diidentifikasi pada Minggu (20/5/2012).

Dua dari 45 jenazah itu adalah putra-putri asal Bangka Belitung yakni Heyder Bachsin dari PT Catur Daya Prima dan pramugari SKY Aviation Aditya Recodianty.

Tim DVI Polri akan menyerahkan 45 jenazah korban kecelakaan pesawat Sukhoi Super Jet 100 kepada pihak keluarga masing-masing, Rabu (23/5/2012) mendatang. Penyerahan jenazah akan dilakukan di Bandara Halim Perdanakusuma.

“Bagi keluarga korban yang ingin melihat jenazah, kami memberikan kesempatan untuk melihatnya di RS Polri mulai Selasa siang tanggal 22 Mei, pukul 13.00. Setelah itu peti akan dikunci dan ditutup sampai upacara penyerahan jenazah,” ujar Kepala Rumah Sakit Polri Brigadir Jenderal Agus Prayitno dalam jumpa pers Minggu (20/5/2012).

Menurutnya, Tim antemortem DVI akan menghubungi keluarga korban terlebih dahulu, untuk meminta kesediaan melihat jenazah.

Sementara itu, kata Agus, tim DVI saat ini membutuhkan waktu semaksimal mungkin untuk melakukan rekonstruksi tubuh korban sesuai dengan data-data post mortem. Beberapa data di antaranya data DNA, properti yang dipakai sebelum meninggal, dan data gigi geligi. “Kami juga memerlukan waktu untuk mempersiapkan surat-surat yang diperlukan seperti surat kematian, surat identifikasi, dan berita acara serah terima yang semuanya berguna bagi keluarga yang ditinggalkan,” terang Agus.

Minggu (20/5/2012), tim DVI Polri telah berhasil mengidentifikasi 45 jenazah korban kecelakaan pesawat buatan Rusia itu. Jumlah itu terdiri dari 35 Warga Negara Indonesia (WNI) dan 10 Warga Negara Asing (WNA). Jumlah korban pria sebanyak 31 orang, sedangkan korban perempuan sebanyak 14 orang.

Kebanyakan dari mereka ditemukan dalam keadaan tubuh yang tak utuh akibat kecelakaan pesawat yang menabrak tebing di Gunung Salak, Rabu, 9 Mei lalu.

Berikut daftar nama-nama korban SSJ 100 :

1.   Donardi Rahman, Laki-laki, (Aviastar).
2.   Nur Ilmawati, Perempuan , (SKY).
3.   Edward Maraden Panggabean, Laki-laki, (Indoasia)
4.   Femi, Perempuan, (Bloomberg News).
5.   Ganis Arman Zuvianto, Laki-laki, (Indonesia Air Sport).
6.   Darwin Pelawi, Laki-laki, (Pelita Air).
7.   Kornel M Sihombing, Laik-laki, (PT DI).
8.   Anton Daryanto, laki-laki, (Indonesia Air Sport).
9.   Herman Sulaji, Laki-laki, (Air Maleo).
10. Stephen Kamachi, Laki-laki, (Indo Asia).
11. Aditya Recodianty, Perempuan, (SKY).
12. Ade Arisanti, Perempuan, (SKY).
13. Dody Aviantara, Laki-laki, (Angkasa Magazine).
14. Didik Nur Yusuf, Laki-laki, (Angkasa Magazine).
15. Yusuf Ari Wibowo, Laki-laki, (SKY)
16. Edie satrio, Laki-laki, (Pelita Air).
17. Heyder Bachsin, Laki-laki, (PT Catur Daya Prima).
18. Salim Kamaruzaman, Laki-laki, (SKY).
19. Henny Stefani, perempuan, (SKY).
20. Charles Peter Adler, Laki-laki, (Sriwijaya).
21. Insan Kamil Djatnika, Laki-laki, (Indoasia).
22. Gatot Purwoko, Laki-laki, (Airfast).
23. Raymon Sukanto, Laki-laki, (SKY).
24. Fazal Ahmad, Laki-laki, (Indoasia).
25. Rully Darmawan, Laki-laki, (Indoasia).
26. Susana Vamella Rompas, perempuan, (SKY).
27. Aditya Sukardi, Laki-laki, (Trans TV).
28. Maysyarah, perempuan, (SKY).
29. Arief Wahyudi, Laki-laki, (PT. Trimarga Rekatama).
30. Santi, perempuan, (SKY).
31. Ismiyati, perempuan, (Trans TV).
32. Maria Marcella, Perempuan, (SKY).
33. Capt Aan Husdiana, Laki-laki. (Kartika).
34. Rosy witham, perempuan, sky
35. Dewi Mutiara Intan, perempuan, (SKY).
36. Anggraini Fitria, perempuan, (SKY).
37. Thonam Tran, Laki-laki, (Snacma/Perancis).
38. Eugeny Alexandrovich Grebenshchikov, Laki-laki, (Sukhoi).
39. Kristina Nikolavna Kurzhupoza, perempuan, (Sukhoi).
40. Nikolay Dmitrievich Nartyshchenko, Laki-laki, (Sukhoi).
41. Alexey Nikolaevich Kirkin, Laki-laki, (Sukhoi).
42. Alexander Nikolarvich Yablonstev, Laki-laki, (Sukhoi).
43. Alexander pavlovich Kochetkov, Laki-laki (Sukhoi).
44. Denis Valerievich Rakhimov, Laki-laki, (Sukhoi).
45. Oleg Vasilevich Shvetsov, Laki-laku, (Sukhoi).

Editor : fitriadi
Sumber : Tribunnews

Peraturan Kepala Polisi No. 10 Th 2010 ttg Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR    10   TAHUN   2010 

TENTANG 

 TATA CARA PENGELOLAAN BARANG BUKTI

DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA  KEPOLISIAN NEGARA  REPUBLIK  INDONESIA,

Menimbang :
  1. bahwa barang bukti merupakan benda sitaan yang perlu dikelola dengan tertib dalam rangka mendukung proses penyidikan tindak  pidana;
  2. bahwa pengelolaan barang bukti di tingkat penyidikan sampai saat ini masih belum tertib yang meliputi tata cara penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran, dan pemusnahannya;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Mengingat : 1.      Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik            Indonesia tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);2.      Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata  Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BARANG BUKTI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB  I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

  1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
  2. Penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
  3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
  4. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
  5. Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
  6. Barang Temuan sebagai barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang ditinggalkan atau ditemukan masyarakat atau penyidik karena tersangka belum tertangkap atau melarikan diri dan dilakukan penyitaan oleh penyidik.
  7. Pengelolaan Barang Bukti adalah tata cara atau proses penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.
  8. Pejabat Pengelola Barang Bukti yang selanjutnya disingkat  PPBB  adalah anggota Polri yang mempunyai tugas dan wewenang  untuk menerima, menyimpan, mengamankan, merawat, mengeluarkan dan memusnahkan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.
  9. Tempat Penyimpanan Barang Bukti adalah ruangan atau tempat khusus yang disiapkan dan ditetapkan berdasarkan surat ketetapan oleh Kepala Satuan Kerja (Kasatker) untuk menyimpan benda-benda sitaan penyidik berdasarkan sifat dan jenisnya yang dikelola oleh PPBB.

Pasal 2

Tujuan peraturan ini adalah:

  1. sebagai pedoman bagi penyidik dan PPBB untuk mengelola barang bukti dengan tertib di lingkungan Polri; dan
  2. terwujudnya tertib administrasi pengelolaan barang bukti dalam proses penyidikan di lingkungan Polri.

 

Pasal 3

 

Prinsip-prinsip pengelolaan barang bukti dalam peraturan ini meliputi:

  1. legalitas, yaitu setiap pengelolaan barang bukti harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. transparan, yaitu pengelolaan barang bukti dilaksanakan secara terbuka;
  3. proporsional, yaitu keterlibatan unsur-unsur dalam pelaksanaan pengelolaan barang bukti harus diarahkan  guna menjamin keamanannya;
  4. akuntabel, yaitu pengelolaan barang bukti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, terukur, dan jelas; dan
  5. efektif dan efisien yaitu setiap pengelolaan barang bukti harus dilakukan dengan mempertimbangkan adanya keseimbangan yang wajar antara hasil dengan upaya dan sarana yang digunakan.

 

BAB II

 

PENGGOLONGAN BARANG BUKTI

 

Pasal 4

 

Barang bukti dapat digolongkan berdasarkan benda:

  1. bergerak; dan
  2. tidak bergerak.

Pasal 5 

(1)          Benda bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan benda yang dapat dipindahkan dan/atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain.

(2)          Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan sifatnya antara lain:

  1. mudah meledak;
  2. mudah menguap;
  3. mudah rusak; dan
  4. mudah terbakar.

 

(3)          Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan wujudnya antara lain:

  1. padat;
  2. cair; dan
  3. gas.

(4)          Benda bergerak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) juga termasuk benda yang terlarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 6

 

Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan benda selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, antara lain:

  1. tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya;
  2. kayu tebangan dari hutan dan kayu dari pohon-pohon yang berbatang tinggi selama kayu-kayuan itu belum dipotong;
  3. kapal laut dengan tonase yang ditetapkan dengan ketentuan; dan
  4. pesawat terbang.

 

BAB III 

BARANG TEMUAN SEBAGAI BARANG BUKTI 

Pasal 7 

(1)          Barang temuan diperoleh petugas Polri pada saat melakukan tindakan kepolisian ataupun ditemukan masyarakat berupa benda dan/atau alat yang ada kaitannya dengan peristiwa pidana yang terjadi atau ditinggalkan tersangka karena melarikan diri atau tersangka belum tertangkap.

 

(2)          Barang temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijadikan barang bukti setelah dilakukan penyitaan oleh penyidik karena diduga:

  1. seluruh atau sebagian benda dan/atau alat diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
  2. telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana; dan
  3. mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

 

(3)       Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan  menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

 

Pasal 8

 

(1)          Barang  bukti temuan  yang  telah  disita  penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib diserahkan kepada PPBB.

 

(2)          PPBB yang menerima penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pencatatan ke dalam buku register dan disimpan pada tempat penyimpanan barang bukti.

 

(3)          Dalam hal barang bukti temuan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan, dapat diambil tindakan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana.

 

(4)          Dalam hal barang bukti temuan berupa narkotika jenis tanaman, dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib dimusnahkan sejak saat ditemukan, setelah sebagian disisihkan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

 

BAB IV

PPBB

Pasal 9

(1)          PPBB merupakan anggota Polri yang ditunjuk berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh:

  1. Kabareskrim Polri pada tingkat Mabes Polri;
  2. Direktur Reskrim/Narkoba/Lantas/Polair  pada tingkat Polda;
  3. Kapolwil/Kapolwiltabes pada  tingkat Polwil/Polwiltabes;
  4. Kapoltabes/Kapolres/tro/ta pada tingkat Poltabes/Polres/tro/ta; dan
  5. Kapolsek/tro/ta pada tingkat Polsek/tro/ta.

(2)          PPBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Polri atau disesuaikan dengan kekuatan personel di kesatuan masing-masing.

(3)          PPBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:

  1. Ketua Pengelola Barang Bukti berpangkat Perwira;
  2. Staf urusan administrasi Barang Bukti serendah-rendahnya berpangkat Brigadir; dan
  3. Staf pembantu umum serendah-rendahnya berpangkat Brigadir Polisi Tingkat Dua atau Pegawai Negeri Sipil pada Polri.

(4)          Dalam  hal Polsek tidak memiliki PPBB yang berpangkat Perwira, dapat ditunjuk Kanit Reskrim yang berpangkat Brigadir sebagai Ketua Pengelola Barang Bukti.

Pasal 10 

(1)          Ketua Pengelola Barang Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, harus memiliki:

  1. tanda bukti kelulusan pendidikan kejuruan Reserse/Laka Lantas;
  2. hasil tes psikologi yang memenuhi syarat;
  3. pengalaman bertugas pada fungsi Reserse/Laka Lantas paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
  4. dedikasi dan loyalitas tinggi dalam melaksanakan tugas berdasarkan penilaian pimpinan.

(2)          Staf urusan administrasi barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, harus memiliki:

  1. hasil tes psikologi yang memenuhi syarat;
  2. pengalaman bertugas pada fungsi Reserse/Laka Lantas paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
  3. dedikasi dan loyalitas tinggi dalam melaksanakan tugas berdasarkan penilaian pimpinan.

 

(3)          Staf pembantu umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, memiliki pemahaman mengenai administrasi umum dan administrasi penyidikan.

 

Pasal 11

 

PPBB mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

  1. menerima penyerahan barang bukti yang telah disita oleh penyidik;
  2. mencatat ke dalam buku register daftar barang bukti;
  3. menyimpan barang bukti berdasarkan sifat dan jenisnya;
  4. mengamankan barang bukti agar tetap terjamin kuantitas dan/atau kualitasnya;
  5. mengontrol barang bukti secara berkala/periodik dan dicatat ke dalam buku kontrol barang bukti;
  6. mengeluarkan barang bukti atas perintah atasan penyidik untuk dipinjam pakaikan kepada pemilik yang berhak; dan
  7. memusnahkan barang bukti.

 

BAB V

 

PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG BUKTI

 

Bagian Kesatu

Penerimaan dan Penyimpanan

 

Pasal 12

 

(1)          Dalam penerimaan penyerahan barang bukti oleh penyidik, PPBB wajib melakukan tindakan sebagai berikut:

  1. meneliti Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik untuk dijadikan dasar penerimaan barang bukti;

 

  1. mengecek dan mencocokan jumlah dan jenis barang bukti yang diterima sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti;
  2. memeriksa dan meneliti jenis baik berdasarkan sifat, wujud, dan/atau kualitas barang bukti yang akan diterima guna menentukan tempat penyimpanan yang sesuai;
  3. mencatat barang bukti yang diterima ke dalam buku register daftar barang bukti, ditandatangani oleh petugas yang menyerahkan dan salah satu PPBB yang menerima penyerahan, serta disaksikan petugas lainnya;
  4. melakukan pemotretan terhadap barang bukti sebagai bahan dokumentasi;
  5. mencoret dari buku register, barang bukti yang sudah dimusnahkan atau yang sudah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum; dan
  6. melaporkan tindakan yang telah dilakukan kepada penyidik dan Kasatker.

 

(2)          PPBB wajib melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling lama 2 (dua) hari harus selesai dilakukan.

 

Pasal 13

 

(1)          Dalam hal barang bukti yang diperiksa dan diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c secara kuantitas tidak memungkinkan disimpan dan memerlukan biaya penyimpanan tinggi, tempat penyimpanannya yaitu ditempat asal barang bukti disita.

 

(2)          Dalam hal barang bukti yang diperiksa dan diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c secara kualitas lekas rusak dan tidak tahan lama, dapat dilelang sesuai ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.

 

(3)          Dalam hal barang bukti yang diperiksa dan diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c secara kualitas mudah terbakar, menguap, dan meledak, dapat dimusnahkan sesuai ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.

 

(4)          Dalam hal barang bukti yang diperiksa dan diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c bersifat terlarang, dapat dimusnahkan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang tentang Narkotika dan Psikotropika.

 

(5)          Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani pihak-pihak terkait.

 

Pasal 14

(1)          Dalam  hal  PPBB melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c memerlukan ahli, Ketua Pengelola Barang Bukti dapat meminta pendapat ahli dimaksud untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian barang bukti.

 

(2) Pemeriksaan …..

(2)          Pemeriksaan dan penelitian barang bukti  yang dilakukan oleh  ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuatkan berita acara yang ditanda tangani oleh ahli yang bersangkutan dan diketahui oleh PPBB.

 

 

Bagian Kedua

Pengamanan dan Perawatan

Pasal 15

 

(1)          Ketua Pengelola Barang Bukti bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dan keutuhan barang bukti baik secara kuantitas maupun kualitasnya.

 

(2)          Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan:

  1. melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala paling lama 2 (dua) minggu sekali terhadap barang bukti yang disimpan di tempat penyimpanan barang bukti yang telah ditentukan atau tempat lain, dan dituangkan dalam buku kontrol barang bukti;
  2. mengawasi jenis-jenis  barang bukti tertentu yang berbahaya, berharga, dan/atau yang memerlukan pengawetan;
  3. menjaga dan mencegah agar barang bukti yang disimpan tidak terjadi pencurian, kebakaran ataupun kebanjiran;
  4. mengarahkan dan mengatur pembagian tugas bawahannya untuk menjaga, memelihara dan  mengamankan barang bukti yang disimpan;
  5. mencatat dan melaporkan kepada penyidik dan/atau atasan penyidik yang menyita bila terjadi kerusakan dan penyusutan serta kebakaran dan pencurian terhadap barang bukti yang disimpan; dan
  6. menindak PPBB yang lalai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 16

(1)          Apabila barang bukti yang disimpan mengalami kerusakan, penyusutan, pencurian atau kebakaran, dilakukan penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

 

(2)          Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ternyata dilakukan atau akibat kelalaian, terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

 

 

Bagian …..

 

 

Bagian Ketiga

Pengeluaran dan Pemusnahan

Pasal 17

(1)          Pengeluaran barang bukti untuk keperluan penyidikan oleh penyidik, harus berdasarkan surat permintaan yang sah dari penyidik yang menyita dan diketahui oleh atasan penyidik.

 

(2)          Terhadap pengeluaran barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengelola Barang Bukti harus:

  1. memeriksa dan meneliti surat permintaan pengeluaran barang bukti yang diajukan oleh penyidik yang diketahui oleh atasan penyidik;
  2. membuat berita acara serah terima dan menyampaikan tembusannya kepada atasan penyidik;
  3. mencatat lama peminjaman barang bukti dalam buku mutasi atau register yang tersedia; dan
  4. menerima, memeriksa, meneliti dan menyimpan kembali barang bukti yang telah dipinjam dan diserahkan oleh penyidik.

 

Pasal 18

(1)          Pengeluaran barang bukti untuk dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum yang dilakukan oleh penyidik, harus berdasarkan surat permintaan yang sah dari penyidik yang menyita dan diketahui atasan penyidik dengan melampirkan bukti P21 dari Jaksa Penuntut Umum.

 

(2)          Pengeluaran barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengelola Barang Bukti harus melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan b serta mencoret barang bukti dari buku register daftar barang bukti.

 

Pasal 19

(1)          Pengeluaran barang bukti untuk dikembalikan kepada orang atau dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang berhak harus berdasarkan surat perintah dan/atau penetapan pengembalian barang bukti dari atasan penyidik.

 

(2)          Pelaksanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengelola Barang Bukti harus melakukan tindakan:

  1. memeriksa dan meneliti surat perintah dan atau surat penetapan pengembalian barang bukti dari atasan penyidik;

b. membuat ……

  1. membuat berita acara serah terima yang tembusannya disampaikan kepada atasan penyidik; dan
  2. mencatat dan mencoret barang bukti tersebut  dari daftar yang tersedia.

 

Pasal 20

(1)          Dalam hal barang bukti yang disita lekas rusak dan/atau biaya penyimpanan terlalu tinggi, sehingga tidak memungkinkan disimpan lama, dapat dilaksanakan pengeluaran barang bukti untuk dijual lelang berdasarkan surat perintah atau penetapan yang dikeluarkan oleh atasan penyidik.

 

(2)          Terhadap pelaksanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengelola Barang Bukti harus melakukan prosedur sebagai berikut:

  1. memeriksa dan meneliti surat perintah dan/atau penetapan penjualan lelang terhadap barang bukti tersebut;
  2. membuat berita acara serah terima yang tembusannya disampaikan kepada atasan penyidik dan tersangka; dan
  3. mencatat dan mmencoret barang bukti tersebut dari daftar yang tersedia.

 

(3)          Hasil pelaksanaan lelang yang berupa uang, dipakai sebagai barang bukti dan disimpan di Bank serta dicatat dalam buku register yeng tersedia.

 

(4)          Sebelum pelaksanaan lelang, barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil untuk keperluan pembuktian dan dicatat dalam buku register yang tersedia.

Pasal 21

 

(1)          Pengeluaran barang bukti narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang untuk dimusnahkan, dilakukan setelah mendapat surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri/Kepala Kejaksaan Negeri setempat dan surat perintah pemusnahan dari atasan Penyidik.

 

(2)          Surat perintah pemusnahan dari atasan Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh:

  1. Direktur IV Narkoba/Kejahatan Terorganisir Bareskrim Polri pada tingkat Mabes Polri;
  2. Direktur Reserse Narkoba pada tingkat Polda;
  3. Kapolwil/Kapolwiltabes pada tingkat Polwil/Polwiltabes;
  4. Kapoltabes/Kapolres/tro/ta pada tingkat Poltabes/Polres/tro/ta; dan
  5. Kapolres/tro/ta pada tingkat Polsek/tro/ta.

(3) Terhadap …..

(3)          Terhadap pelaksanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengelola Barang Bukti harus melakukan prosedur sebagai berikut:

  1. memeriksa dan meneliti surat perintah dan penetapan pemusnahan barang bukti;
  2. membuat berita acara serah terima yang tembusannya disampaikan kepada atasan penyidik dan tersangka; dan
  3. mencatat dan mencoret barang bukti tersebut dari daftar yang tersedia.

(4)          Sebelum pelaksanaan pemusnahan, barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disisihkan untuk keperluan pembuktian dan pemeriksaan laboratoris yang dicatat dalam buku register yang tersedia.

Pasal 22

Pengeluaran untuk penghapusan barang bukti dari daftar register di tempat penyimpanan barang bukti yang dikarenakan kerusakan, penyusutan, kebakaran, pencurian atau karena bencana alam dilakukan oleh suatu panitia khusus yang dibentuk oleh Ketua Pengelola Barang Bukti.

 

BAB VI

 

PROSEDUR PINJAM PAKAI BARANG BUKTI OLEH PEMILIK

 

Pasal 23

 

(1)          Barang bukti yang disita dan disimpan di tempat khusus hanya dapat dipinjam pakaikan kepada pemilik atau pihak yang berhak.

 

(2)          Prosedur pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

  1. pemilik atau pihak yang berhak mengajukan permohonan kepada atasan penyidik;
  2. atasan penyidik melakukan penilaian dan pertimbangan untuk menolak atau mengabulkan permohonan tersebut; dan
  3. setelah permohonan dikabulkan, atasan penyidik membuat rekomendasi kepada Ketua PPBB.

 

(3)          Atasan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

  1. para Direktur Bareskrim Polri, Direktur Polair Polri dan Direktur Lalu Lintas Polri pada tingkat Mabes Polri;
  2. para Direktur Reskrim/Narkoba/Polair/Lantas pada tingkat Polda;
  3. para Kapolwil/Kapolwiltabes pada tingkat Polwil/Polwiltabes;
  4. para Kapoltabes/Kapolres/tro/ta pada tingkat Poltabes/Polres/tro/ta; dan
  5. para Kapolres/tro/ta tingkat Polsek/tro/ta.

 

(4)          Penilaian dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, didasarkan atas:

  1. bukti kepemilikan barang bukti yang sah;
  2. kesediaan untuk merawat dan tidak mengubah bentuk, wujud, dan warna barang bukti;
  3. kesediaan untuk menghadirkan barang bukti bila diperlukan sewaktu-waktu; dan
  4. kesediaan untuk tidak memindahtangankan barang bukti kepada pihak lain.

 

BAB VII

 

PENGAWASAN  PENGELOLAAN BARANG BUKTI

 

Pasal 24

 

Pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan barang bukti selain dilakukan secara:

  1. umum; dan
  2. khusus.

 

Pasal 25

 

(1)          Pengawasan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, mulai tingkat Mabes Polri sampai Polsek/tro/ta dilakukan secara rutin oleh Kasatker dan Kasatfung.

 

(2)          Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

  1. memeriksa administrasi dan buku register daftar barang bukti;
  2. memeriksa kondisi tempat penyimpanan; dan
  3. memeriksa kondisi fisik barang bukti.

(3)          Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:

  1. supervisi; dan
  2. pengawasan dan pemeriksaan (wasrik).

 

Pasal 26

 

(1)          Pengawasan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dilakukan apabila terdapat kejadian yang bersifat khusus, sehingga perlu dibentuk tim yang ditunjuk berdasarkan surat perintah.

 

(2)          Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:

  1. Inspektorat Pengawasan;
  2. Propam;
  3. Intelijen Keamanan; dan
  4. fungsi terkait lainnya.

 

(3)          Kejadian yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

  1. adanya laporan atau ditemukannya penyimpangan;
  2. penyalahgunaan barang bukti;
  3. hilangnya barang bukti; dan
  4. adanya bencana yang bisa mengakibatkan barang bukti hilang atau rusak.

 

BAB VIII

 

ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

 

Pasal 27

 

Administrasi pengelolaan barang bukti dituangkan dalam bentuk berita acara, buku kontrol, dan buku register daftar barang bukti sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

 

Pasal 28

 

Pelaporan pengelolaan barang bukti dibuat secara periodik (mingguan, bulanan, dan tahunan) yang ditandatangani Ketua Pengelola Barang Bukti dan wajib dilaporkan kepada Kasatfung dengan tembusan Kasatker serta fungsi terkait lainnya.

 

 

BAB  IX

 

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 29

 

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal                                2010

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.

JENDERAL POLISI

 

Paraf :

  1. Kadivbinkum Polri/Pj. Pokja      : ………
  2. Kabareskrim Polri                     : ………
  3. Kasetum Polri                          : ……….
  4. Wakapolri                                : ………

 

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal                      2010

MENTERI HUKUM DAN HAM

REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBARImageP

HUKUM ASURANSI

HUKUM ASURANSI?

By : Ustd. Royhan BSA

Definisi asuransi adalah sebuah akad yang mengharuskan perusahaan asuransi (muammin) untuk memberikan kepada nasabah/klien-nya (muamman) sejumlah harta sebagai konsekuensi dari pada akad itu, baik itu berbentuk imbalan, Gaji atau ganti rugi barang dalam bentuk apapun ketika terjadibencana maupun kecelakaan atau terbuktinya sebuah bahaya sebagaimana tertera dalam akad (transaksi), sebagai imbalan uang (premi) yang dibayarkan secara rutin dan berkala atau secara kontan dari klien/nasabah tersebut (muamman) kepada perusahaan asuransi (muammin) di saat hidupnya.

Pengertian Asuransi

Asuransi berasal dari kata assurantie dalam bahasa Belanda, atau assurance dalam bahasa perancis, atau assurance/insurance dalam bahasa Inggris. Assurance berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi, sedang Insurance berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi.

Menurut sebagian ahli asuransi berasal dari bahasa Yunani, yaitu assecurare yang berarti menyakinkan orang.

Di dalam bahasa Arab asuransi dikenal dengan istilah : at Takaful, atau at Tadhamun yang berarti : saling menanggung. Asuransi ini disebut juga dengan istilah at-Ta’min, berasal dari kata amina, yang berarti aman, tentram, dan tenang. Lawannya adalah al-khouf, yang berarti takut dan khawatir. ( al Fayumi, al Misbah al Munir, hlm : 21 )  Dinamakan at Ta’min, karena orang yang melakukan transaksi ini (khususnya para peserta ) telah merasa aman dan tidak terlalu takut terhadap bahaya yang akan menimpanya dengan adanya transaksi ini.

Adapun asuransi menurut terminologi sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992:

” Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan “

Macam-macam Asuransi

Para ahli berbeda pendapat di dalam menyebutkan jenis-jenis asuransi, karena masing-masing melihat dari aspek tertentu. Oleh karenanya, dalam tulisan ini akan disebutkan jenis-jenis asuransi ditinjau dari berbagai aspek, baik dari aspek peserta, pertanggungan, maupun dari aspek sistem yang digunakan :

I. Asuransi ditinjau dari aspek peserta, maka dibagi menjadi :

1.    Asuransi Pribadi ( Ta’min Fardi ) : yaitu asuransi yang dilakukan oleh seseorang untuk menjamin dari bahaya tertentu. Asuransi ini mencakup hampir seluruh bentuk asuransi, selain asuransi sosial

2.    Asuransi Sosial ( Ta’min  Ijtima’i ) , yaitu asuransi ( jaminan )  yang diberikan kepada komunitas tertentu, seperti pegawai negri sipil ( PNS ), anggota ABRI, orang-orang yang sudah pensiun, orang-orang yang tidak mampu dan lain-lainnya. Asuransi ini biasanya diselenggarakan oleh pemerintah dan bersifat mengikat, seperti Asuransi Kesehatan ( Askes ), Asuransi Pensiunan dan Hari Tua ( PT Taspen ), Astek ( Asuransi Sosial Tenaga Kerja ) yang kemudian berubah menjadi Jamsostek ( Jaminan Sosial Tenaga Kerja), Asabri ( Asuransi Sosial khusus ABRI ), asuransi kendaraan, asuransi pendidikan  dan lain-lain.   [1]

Catatan : Asuransi Pendidikan adalah suatu jenis asuransi yang memberikan  kepastian / jaminan dana yang akan digunakan untuk biaya pendidikan kelak. Asuransi Pendidikan ini mempunyai dua unsur yaitu Investasi dan Proteksi. Investasi bertujuan untuk menciptakan sejumlah dana / nilai tunai agar mampu mengalahkan laju inflasi, sehingga dana atau nilai tunai yang tercipta bisa dipakai untuk keperluan dana pendidikan.

Proteksi mempunyai tujuan memberikan proteksi kesehatan pada diri Anak atau peserta utama atau tertanggung utama, sehingga apabila terjadi resiko (sakit) maka asuransi ini yang akan memberikan santunan, tanpa mengurangi dana yang telah diinvestasikan dalam asuransi pendidikan ini. Dengan adanya proteksi yang diberikan ini maka dana yang sudah diinvestasikan tidak akan terganggu karena terjadi suatu resiko. Selain Proteksi terhadap kesehatan anak, asuransi ini juga memberikan fasilitas berinvestasi, ketika orang tua (penabung) mengalami resiko, yang selanjutnya pihak perusahaan akan mengambil alih untuk menabungkan ke rekening anak di rekening asuransi pendidikan ini sampai anak dewasa. Jadi dengan adanya proteksi ini maka kepastian dana untuk pendidikan senantiasa tersedia saat dibutuhkan. [2]

 

II. Asuransi ditinjau dari bentuknya.

Asuransi ditinjau dari bentuknya dibagi menjadi dua :

1.    Asuransi Takaful atau Ta’awun. ( at Ta’min at Ta’awuni )

2.    Asuransi Niaga ( at Ta’min at Tijari ) ini mencakup : asuransi kerugian dan asuransi jiwa.

 

III. Asuransi ditinjau dari aspek pertanggungan atau obyek yang dipertanggungkan

Jenis-jenis asuran ditinjau dari aspek pertanggungan adalah sebagai berikut :

Pertama : Asuransi Umum atau Asuransi Kerugian ( Ta’min al Adhrar )

Asuransi Kerugian adalah asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian barang atau benda miliknya, kerugian mana terjadi karena bencana atau bahaya terhadap mana pertanggungan ini diadakan, baik kerugian itu berupa:
Kehilangan nilai pakai atau kekurangan nilainya atau kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh tertanggung.

Penanggung tidak harus membayar ganti rugi kepada tertanggung kalau selama jangka waktu perjanjian obyek pertanggungan tidak mengalami bencana atau bahaya yang dipertanggungkan.

Kedua : Asuransi Jiwa. ( Ta’min al Askhas )

Asuransi jiwa adalah sebuah janji dari perusahaan asuransi kepada nasabahnya bahwa apabila si nasabah mengalami risiko kematian dalam hidupnya, maka perusahaan asuransi akan memberikan santunan dengan jumlah tertentu kepada ahli waris dari nasabah tersebut.

Asuransi jiwa biasanya mempunyai tiga bentuk  [3] :

1.       Term assurance (Asuransi Berjangka)

Term assurance adalah bentuk dasar dari asuransi jiwa, yaitu polis yang menyediakan jaminan terhadap risiko meninggal dunia dalam periode

waktu tertentu.

Contoh Asuransi Berjangka (Term Insurance)  :

  • Usia Tertanggung 30 tahun
  • Masa Kontrak 1 tahun
  • Rate Premi (misal) : 5 permill/tahun dari Uang Pertanggungan
  • Uang Pertanggungan : Rp. 100 Juta
  • Premi Tahunan yang harus dibayar : 5/1000 x 100.000.000 = Rp. 500.000
  • Yang ditunjuk sebagai penerima UP : Istri (50%) dan anak  pertama (50%)

Bila tertanggung meninggal dunia dalam masa kontrak, maka perusahaan Asuransi sebagai penanggung akan membayar uang Pertanggungan sebesar 100 juta kepada yang ditunjuk.

2.       Whole Life Assurance (Asuransi Jiwa Seumur Hidup) 

Merupakan tipe lain dari asuransi jiwa yang akan membayar sejumlah uang pertanggungan ketika tertanggung meninggal dunia kapan pun. Merupakan polis permanen yang tidak dibatasi tanggal berakhirnya polis seperti pada term assurance. Karena klaim pasti akan terjadi maka premium akan lebih mahal dibanding premi term assurance dimana klaim hanya mungkin terjadi. Polis whole life merupakan polis substantif dan sering digunakan sebagai proteksi dalam pinjaman.

3.       Endowment Assurance (Asuransi Dwiguna) 

Pada tipe ini, jumlah uang pertanggungan akan dibayarkan pada tanggal akhir kontrak yang telah ditetapkan.

Contoh Asuransi Dwiguna Berjangka (Kombinasi Term & Endowment)

  • Usia Tertanggung 30 tahun
  • Masa Kontrak 10 tahun
  • Rate Premi (misal) : 85 permill/tahun dari Uang Pertanggungan
  • Uang Pertanggungan : Rp. 100 Juta
  • Premi yang harus dibayar : 85/1000 x 100.000.000 = Rp. 8.500.000,-
  • Yang ditunjuk sebagai penerima UP : Istri (50%) dan anak  pertama (50%)

1.      Bila tertanggung meninggal dunia dalam masa kontrak, maka perusahaan Asuransi sebagai penanggung akan membayar uang Pertanggungan sebesar 100 juta kepada yang ditunjuk.

2.      Bila tertanggung hidup sampai akhir kontrak, maka tertanggung akan menerima uang pertanggungan sebesar 100 juta

IV. Asuransi ditinjau dari sistem yang digunakan.

Asuransi ditinjau dari sistem yang digunakan, maka menjadi :

1.    Asuransi Konvensional

2.    Asuransi Syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan Syariah, tolong menolongsecara mutual yang melibatkan peserta dan operator.

 

Ada beberapa pandangan atau pendapat mengenai asuransi ditinjau dari fiqh Islam. Yang paling mengemuka perbedaan tersebut terbagi tiga, yaitu:

I. Asuransi itu haram dalam segala macam bentuknya, temasuk asuransi jiwa

Pendapat ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalqii (mufti Yordania), Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bakhil al-Muth‘i (mufti Mesir”). Alasan-alasan yang mereka kemukakan ialah:

  • Asuransi sama dengan judi
  • Asuransi mengandung ungur-unsur tidak pasti.
  • Asuransi mengandung unsur riba/renten.
  • Asurnsi mengandung unsur pemerasan, karena pemegang polis, apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, akan hilang premi yang sudah dibayar atau di kurangi.
  • Premi-premi yang sudah dibayar akan diputar dalam praktek-praktek riba.
  • Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai.
  • Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis, dan sama halnya dengan mendahului takdir Allah.

II. Asuransi konvensional diperbolehkan

Pendapat kedau ini dikemukakan oleh Abd. Wahab Khalaf, Mustafa Akhmad Zarqa (guru besar Hukum Islam pada fakultas Syari‘ah Universitas Syria), Muhammad Yusuf Musa (guru besar Hukum Isalm pada Universitas Cairo Mesir), dan Abd. Rakhman Isa (pengarang kitab al-Muamallha al-Haditsah wa Ahkamuha). Mereka beralasan:

  • Tidak ada nash (al-Qur‘an dan Sunnah) yang melarang asuransi.
  • Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.
  • Saling menguntungkan kedua belah pihak.
  • Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat di investasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan.
  • Asuransi termasuk akad mudhrabah (bagi hasil)
  • Asuransi termasuk koperasi (Syirkah Ta‘awuniyah).
  • Asuransi di analogikan (qiyaskan) dengan sistem pensiun seperti taspen.

III. Asuransi yang bersifat sosial di perbolehkan dan yang bersifat komersial diharamkan

Pendapat ketiga ini dianut antara lain oleh Muhammad Abdu Zahrah (guru besar Hukum Islam pada Universitas Cairo).

Alasan kelompok ketiga ini sama dengan kelompok pertama dalam asuransi yang bersifat komersial (haram) dan sama pula dengan alasan kelompok kedua, dalam asuransi yang bersifat sosial (boleh).

Alasan golongan yang mengatakan asuransi syubhat adalah karena tidak ada dalil yang tegas haram atau tidak haramnya asuransi itu.

Dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa masalah asuransi yang berkembang dalam masyarakat pada saat ini, masih ada yang mempertanyakan dan mengundang keragu-raguan, sehingga sukar untuk menentukan, yang mana yang paling dekat kepada ketentuan hukum yang benar.

 

Hukum Asuransi

Hukum Asuransi menurut Islam berbeda antara satu jenis dengan lainnya, adapun rinciannya sebagai berikut :

Pertama : Ansuransi Ta’awun

Untuk asuransi ta’awun dibolehkan di dalam Islam, alasan-alasannya sebagai berikut [5] :

  1. Asuransi Ta’awun termasuk akad tabarru’ (sumbangan suka rela) yang bertujuan untuk saling bekersama di dalam mengadapi marabahaya, dan ikut andil di dalam memikul tanggung jawab ketika terjadi bencana. Caranya adalah bahwa beberapa orang  menyumbang sejumlah uang yang dialokasikan untuk kompensasi untuk orang yang terkena kerugian. Kelompok asuransi ta’awun ini tidak bertujuan komersil maupun mencari keuntungan dari harta orang lain, tetapi hanya bertujuan untuk meringankan  ancaman bahaya yang akan menimpa mereka, dan berkersama di dalam menghadapinya.
  2. Asuransi Ta’awun ini bebas dari riba, baik riba fadhal, maupun riba nasi’ah, karena memang akadnya tidak ada unsure riba dan premi yang dikumpulkan anggota tidak diinvestasikan pada lembaga yang berbau riba.
  3. Ketidaktahuaan para peserta asuransi mengenai kepastian jumlah santunan yang akan diterima bukanlah sesuatu yang berpengaruh, karena pada hakekatnya mereka adalah para donatur, sehingga di sini tidak mengandung unsur spekulasi, ketidakjelasan dan perjudian.
  4. Adanya beberapa peserta asuransi atau perwakilannya yang menginvestasikan dana yang dikumpulkan para peserta untuk mewujudkan tujuan dari dibentuknya asuransi ini, baik secara sukarela, maupun dengan gaji tertentu.

Kedua : Asuransi Sosial

Begitu juga asuransi sosial hukumnya adalah diperbolehkan dengan alasan sebagai berikut :

  1. Asuransi sosial ini tidak termasuk akad mu’awadlah ( jual beli ), tetapi merupakan kerjasama untuk saling membantu. 
  2. Asuransi sosial ini biasanya diselenggarakan oleh Pemerintah. Adapun uang yang dibayarkan anggota dianggap sebagai pajak atau iuran, yang kemudian akan diinvestasikan Pemerintah untuk menanggulangi bencana, musibah, ketika menderita sakit ataupun bantuan di masa pensiun dan  hari tua dan sejenisnya, yang sebenarnya itu adalah tugas dan kewajiban Pemerintah. Maka dalam akad seperti ini tidak ada unsur riba dan perjudian.

Ketiga : Asuransi Bisnis atau Niaga

Adapun untuk Asuransi Niaga maka hukumnya haram. Adapun dalil-dalil diharamkannya Asuransi Niaga ( Bisnis ), antara lain sebagai berikut [6] :

Pertama: Perjanjian Asuransi Bisnis ini termasuk dalam akad perjanjian kompensasi keuangan yang bersifat spekulatif, dan karenanya mengandung unsur gharar yang kentara. Karena pihak peserta pada saat akad tidak mengetahui secara pasti jumlah uang yang akan dia berikan dan yang akan dia terima. Karena bisa jadi, setelah sekali atau dua kali membayar iuran, terjadi kecelakaan sehingga ia berhak mendapatkan jatah yang dijanjikan oleh pihak perusahaan asuransi. Namun terkadang tidak pernah terjadi kecelakaan, sehingga ia membayar seluruh jumlah iuran, namun tidak mendapatkan apa-apa. Demikian juga pihak perusahaan asuransi tidak bisa menetapkan jumlah yang akan diberikan dan yang akan diterima dari setiap akad  secara terpisah. Dalam hal ini, terdapat hadits Abu Hurairah ra, bahwasanya ia berkata :

َ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

” Rasulullah saw melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.” ( HR Muslim, no : 2787  )

Kedua: Perjanjian Asuransi Bisnis ini termasuk bentuk perjudian ( gambling ), karena mengandung unsur mukhatarah  ( spekulasi pengambilan resiko ) dalam kompensasi uang,  juga mengandung ( al ghurm ) merugikan satu pihak tanpa ada kesalahan dan tanpa sebab, dan mengandung unsur pengambilan keuntungan tanpa imbalan atau dengan imbalan yang tidak seimbang. Karena pihak peserta ( penerima asuransi ) terkadang baru membayar sekali iuran asuransi, kemudian terjadi kecelakaan, maka pihak perusahaan terpaksa menanggung kerugian karena harus membayar jumlah total asuransi tanpa imbalan. Sebaliknya pula, bisa jadi tidak ada kecelakaan sama sekali, sehingga pihak perusahaan mengambil keuntungan dari seluruh premi yang dibayarkan seluruh peserta secara gratis. Jika terjadi ketidakjelasan seperti ini, maka akad seperti ini termasuk bentuk perjudian yang dilarang oleh Allah swt, sebagaimana di dalam firman-Nya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib de-ngan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” ( QS. Al-Maidah: 90).

Ketiga: Perjanjian Asuransi Bisnis itu mengandung unsur riba fadhal dan riba nasi’ah sekaligus. Karena kalau perusahaan asuransi membayar konpensasi kepada pihak peserta (penerima jasa asuransi) , atau kepada ahli warisnya melebihi dari jumlah uang yang telah mereka setorkan, berarti itu riba fadhal. Jika pihak perusahaan membayarkan uang asuransi itu setelah beberapa waktu, maka hal itu termasuk riba nasi’ah. Jika pihak perusahaan asuransi hanya membayarkan kepada pihak nasabah sebesar yang dia setorkan saja, berarti itu hanya riba nasi’ah. Dan kedua jenis riba tersebut telah diharamkan berdasarkan nash dan ijma’ para ulama.

Keempat: Akad Asuransi Bisnis juga mengandung unsur  rihan ( taruhan )  yang diharamkan. Karena mengandung unsur ketidakpastian, penipuan, serta  perjudian. Syariat tidak membolehkan taruhan kecuali apabila menguntungkan Islam, dan mengangkat syiarnya dengan hujjah dan senjata. Nabi saw telah memberikan keringanan pada taruhan ini secara terbatas pada tiga hal saja, sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah ra, bahwasnya Rasulullah saw bersabda :

لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ

 Tidak ada perlombaan  kecuali dalam hewan yang bertapak kaki ( unta ), atau  yang berkuku ( kuda ), serta memanah.” ( Hadits Shahih Riwayat Abu Daud, no : 2210 )

Asuransi tidak termasuk dalam kategori tersebut, bahkan tidak mirip sama sekali, sehingga diharamkan.

Kelima: Perjanjian Asuransi Bisnis ini termasuk mengambil harta orang tanpa imbalan. Mengambil harta tanpa imbalan dalam semua bentuk perniagaan itu diharamkan, karena termasuk yang dilarang dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS.An-Nisa’: 29).

Keenam: Perjanjian Asuransi Bisnis itu mengandung unsur mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syara’. Karena pihak perusahaan asuransi tidak pernah menciptakan bahaya dan tidak pernah menjadi penyebab terjadinya bahaya. Yang ada hanya sekedar bentuk perjanjian kepada pihak peserta penerima asuransi, bahwa perusahaan akan  bertanggungjawab terhadap bahaya yang kemungkinan akan terjadi, sebagai imbalan dari sejumlah uang yang dibayarkan oleh pihak peserta penerima jasa asuransi. Padahal di sini pihak perusahaan asuransi tidak melakukan satu pekerjaan apapun untuk pihak penerima jasa, maka perbuatan itu jelas haram.

Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional.[7]

Adapun perbedaan antara keduanya adalah sebagai berikut :

  1. Dari Sisi Prinsip Dasar

Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah kedua- duanya bertugas untuk mengelola dan menanggulangi risiko, hanya saja di dalam Asuransi Syariah konsep pengelolaannya dilakukan dengan menggunakan pola saling menanggung risiko antara pengelola dan peserta( risk sharing ) atau disebut dengan at takaful dan at tadhamun. Sedang dalam Asuransi Konvensional pola kerjanya adalah memindahkan risiko dari nasabah ( peserta ) kepada perusahaan ( pengelola ), yang disebut dengan risk transfer. Sehingga resiko yang mengenai peserta akan ditanggung secara penuh oleh pengelola.

  1. Dari Sisi Akad

Pada bagian tertentu ausransi syariah akadnya adalah tabarru’ ( sumbangan kemanusiaan ) dan ta’awun ( tolong menolong ), serta akad wakalah dan mudharabah ( bagi hasil ). Sedangkan pada asuransi konvensional, akadnya adalah jual beli yang bersifat al gharar ( spekulatif ).

  1. Dari Sisi Kepimilikan Dana

Di dalam Asuransi Konvensional dana yang dibayarkan nasabah kepada perusahaan ( premi ) menjadi menjadi milik perusahaan secara penuh, khususnya jika peserta tidak melakukan klaim apapun selama masa asuransi. Sedangkan di dalam Asuransi Syariah dana tersebut masih menjadi milik peserta, setelah dikurangi pembiayaan dan fee ( ujrah ) perusahaan. Karena di dalam Asuransi Syariah, perusahaan hanya sebagai pemegang amanah ( wakil ) yang digaji oleh peserta, atau yang sering disebut dengan istilah al Wakalah bi al Ajri. Bisa juga perusahaan sebgai pengelola dana ( mudharib ) dalam akad mudharabah ( bagi hasil ). Bahkan ada perusahaan yang mengembalikan underwriting surplus pengelolaan dana tabarru’nya kepada peserta selama tidak ada klaim pada masa asuransi. Ataupun perusahaan sebagai pengelola dana.

  1. Dari sisi obyek

Asuransi Syariah hanya membatasi pengelolaannya pada obyek-obyek asuransi yang halal dan tidak mengandung syubhat. Oleh karenanya tidak boleh menjadikan obyeknya pada hal-hal yang haram atau syubhat, seperti gedung-gedung yang digunakan untuk maksiat, atau pabrik-pabrik minuman keras dan rokok, bahkan juga hotel-hotel yang tidak syariah.  Adapun Asuransi Konvensional tidak membedakan obyek yang haram atau halal, yang penting mendatangkan keuntungan.

  1. Dari Sisi Investasi Dana.

Dana dari kumpulan premi dari peserta selama belum dipakai, oleh perusahaan asuransi syariah diinvestasikan pada lembaga keuangaaan yang berbasis syariah atau pada proyek-proyek yang halal yang didasarkan pada sistem upah atau bagi hasil. Adapun asuransi konvensional pengelolaan investasinya pada sistem bunga yang banyak mengandung riba dan spekulatif ( gharar ).

  1. Dari Sisi Pembayaran Klaim.

Pada asuransi syariah pembayaran klaim diambilkan dari rekening tabarru’ ( dana sosial ) dari seluruh peserta, yang sejak awal diniatkan untuk diinfakkan untuk kepentingan saling tolong menolong bila terjadi musibah pada sebagian atau seluruh peserta. Sedangkan pada asuransi konvensional pembayaran klaim diambil dari dana perusahaan karena sejak awal perjanjian bahwa seluruh premi menjadi milik perusahaan dan jika terjadi klaim, maka secara otomatis menjadi pengeluaraan perusahaan.

  1. Dari Sisi Pengawasan.

Dalam asuransi syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah ( DPS ), sesuatu yang tidak di dapatkan pada asuransi konvensional.

  1. Dari sisi dana zakat, infaq dan sadaqah.

Dalam asuransi syariah ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat sebagaimana ketentuan syariat Islam. Adapun dalam asuransi konvensional tidak dikenal istilah zakat.

 

Perkembangan Asuransi di Indonesia [8]

Asuransi Jiwa Konvensional pertama kali di Indonesia adalah NILIMIJ yang didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1859 M, kemudian pada tahun 1912 orang-orang pribumi Indoensia mendirikan OL-Mij yang pada hakekatnya hanyalah pengembangan dari NILIMIJ di atas.  Ol-Mij ini akhirnya menjelman menjadi PT Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra. Sejak itu, maka asuransi-asuransi konvensional berkembang pesat hingga  tahun 2005 telah tercatat sebanyak 157 perusahaan.Laju pertumbuhannya ( 1 % ) setiap tahunnya. Diantara asuransi jiwa yang ada adalah : American International Group Lippo ( Aig Lippo ), Asuransi Jiwa Eka Life, Asuransi Jiwa Indolife Pensiontama, Asuransi Jiwa Metlife Sejahtera, Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, PT. Asuransi Jiwasraya.

Adapun asuransi Syariah pertama kali di Indonesia baru muncul pada 24 Pebruari tahun 1994, yaitu Syarikat Takaful. Walaupun begitu, perkembangan asuransi Syariat jauh lebih pesat dari asuransi konvensional, ,karena sampai tahun 2005 telah tercatat 29 perusahaan, sehingga laju pertumbuhannya hingga ( 8 % ) dalam satu tahun. Bahkan kini menjadi 34 perusahaaan lebih.

Rata-rata asuransi Syariah yang disebut di atas, adalah jelmaan dari asuransi konvensional yang berpindah menjadi asuransi Syariat secara total atau memiliki dual programme, yaitu menjual produk-produk konvensional dan syariat dalam satu waktu  . Yang benar-benar sejak awal didirikan menyatakan diri sebagai asuransi syariah adalah  PT Asuransi Takaful Keluarga yang berdiri pada 4 Agustus 1994.   Contoh-contoh lain dari perusahaan asuransi syariah adalah PT Asuransi Al Mubarakah yang berdiri pada tahun 1997 dan PT MAALife Assurance, adapun perusahaan asuransi konvensional yang mempunyai produk syariah adalah : PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT Asuransi Jiwa Sinar Mas.*

 

Pada kesempatan lain Asy-Syaikh Al-Albani juga ditanya tentang asuransi yang diwajibkan oleh pemerintah, bagaimana hukumnya?
Maka beliau menjawab: “Kami mengatakan bahwa asuransi yang dibayar oleh pemilik mobil karena paksaan pemerintah, masuk dalam kategori pajak (yang dipungut oleh pemerintah secara paksa) yang pada dasarnya tidak disyariatkan. Akan tetapi karena hal tersebut diwajibkan secara paksa kepada mereka (untuk membayarnya) maka mereka lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah I dan tidak akan mendapatkan hukuman karenanya.
Lain halnya dengan asuransi yang merupakan pilihan sendiri (tanpa paksaan) sebagaimana kebanyakan asuransi yang ada, berupa asuransi perumahan, pertokoan, barang (dan yang lainnya) maka seluruhnya adalah judi, haram untuk dilakukan.
Adapun asuransi yang diwajibkan (dipaksakan oleh pemerintah) terhadap seseorang, maka (seperti kata pepatah):

“Saudaramu ini terpaksa melakukannya, bukannya dia pemberani (menerjang perkara yang haram).”
Kemudian sang penanya bertanya lagi: “Akan tetapi apakah dibenarkan baginya untuk melakukan muamalah dengan pihak syarikah (perusahaan asuransi terkait) atas dasar bahwa mobilnya terasuransikan di situ?” Asy-Syaikh berkata: “Tidak boleh.”4 (Al-Hawi min Fatawa Asy-Syaikh Al-Albani hal. 415)
Demikian pula fatwa para ulama5 yang tergabung dalam Hai`ah Kibaril Ulama pada pertemuan mereka yang berlangsung tanggal 10 Sya’ban 1398 H dan  Majma’ Al-Fiqh Al-Islami pada pertemuan mereka yang berlangsung tanggal 4 Rabi’ul Akhir 1397 H menetapkan haramnya seluruh jenis asuransi yang berjalan dengan sistem perdagangan, baik itu asuransi jiwa, barang, atau yang lainnya dengan beberapa dalil, di antaranya:
1.    Akad asuransi dengan sistem perdagangan termasuk kategori pertukaran harta yang tidak jelas serta mengandung tipuan yang keji. Karena pada saat berlangsungnya akad tersebut, pihak nasabah tidak mengetahui berapa nilai uang yang bakal disetor atau bakal diperolehnya. Mungkin saja baru membayar 1 atau 2 kali setoran, kemudian dia tertimpa musibah yang mengharuskan pihak perusahaan asuransi untuk membayar tanggungan yang berhak diperolehnya (yang lebih besar dari yang telah dibayar). Dan boleh jadi musibah itu tidak terjadi sama sekali sehingga dia membayar seluruh setoran dan tidak memperoleh sepeserpun (uangnya hilang begitu saja).
Demikian pula halnya dengan pihak perusahaan asuransi, dia juga tidak bisa memperkirakan berapa besar nilai uang yang bakal ditanggungnya atau diperolehnya pada setiap akad yang berlangsung. Sementara Rasulullah r telah melarang dalam hadits yang shahih dari jual beli yang mengandung ketidak-jelasan.6
2.    Akad asuransi dengan sistem perdagangan merupakan salah satu model perjudian, karena bentuknya berupa pertukaran harta yang mengandung resiko untung-untungan (adu nasib) yang berakhir dengan kerugian yang dia derita tanpa sebab/kesalahan yang menuntut demikian, atau berakhir dengan keuntungan yang diraih tanpa imbalan sedikitpun atau dengan imbalan yang tidak sebanding. Hal ini dikarenakan pihak nasabah mungkin saja baru membayar satu kali setoran kemudian terjadi musibah yang menimpanya, sehingga pihak perusahaan asuransi menderita kerugian dengan menanggung seluruh beban asuransinya. Dan boleh jadi tidak terjadi musibah apapun, sehingga pihak perusahaan asuransi beruntung dengan mendapatkan seluruh setoran asuransi tanpa imbalan sepeserpun (yang diberikan kepada pihak nasabah).
Jika demikian perkaranya, maka jelaslah bahwa ini merupakan judi yang terlarang, masuk dalam keumuman firman Allah U:

“Wahai orang-orang yang beriman  sesungguhnya (minum) khamr, berjudi, (beribadah kepada berhala-berhala, dan (mengundi nasib dengan) azlam7 adalah perbuatan kotor merupakan amalan setan, maka jauhilah agar kalian meraih keberuntungan (keselamatan).” (Al-Maidah: 90)
3.    Pada akad asuransi dengan sistem perdagangan, seseorang akan mengambil harta orang lain tanpa imbalan (sama sekali atau yang sebanding). Sementara yang seperti ini hukumnya haram dalam akad pertukaran harta benda yang sifatnya perdagangan, dikarenakan masuk dalam keumuman larangan pada firman Allah I:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara-cara yang batil, melainkan (hendaklah) dengan cara jual beli (perdagangan) yang kalian ridhai bersama.” (An-Nisa`: 29)
4.    Dalam akad asuransi terdapat ilzam (pengharusan) yang tidak diharuskan oleh syariat, karena pihak perusahaan asuransi tidak mendatangkan musibah atau menyebabkan musibah tersebut, yang ada hanyalah akad bersama pihak nasabah untuk menanggung beban musibah yang menimpanya -kalau ditaqdirkan terjadi- sebagai balasan uang yang disetorkannya (yang tidak sebanding). Padahal pihak perusahaan asuransi tidak terkait sama sekali dengan musibah tersebut, maka perkara ini haram.
Ini di antara dalil yang disebutkan oleh Majma’ Al-Fiqhi Al-Islami yang dimuat dalam kitab Fiqh wa Fatawal Buyu’ hal. 227 dan seterusnya.

Dengan demikian, haram hukumnya bekerja di perusahaan asuransi. Karena hal itu berarti ta’awun (tolong-menolong) dalam kemungkaran sedangkan Allah I telah berfirman:

“Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan doas dan permusuhan.”
Dan besar kemungkinan bahwa upah yang dia dapatkan  sebagiannya berasal dari uang hasil asuransi itu, yang pada hakikatnya adalah hasil judi.
Semoga Allah I memberikan taufiq kepada pemerintah dan kaum muslimin untuk menghentikan kegiatan asuransi yang haram ini dan menempuh jalan lain yang diridhai dan diberkahi oleh Allah I. Washallallahu ‘ala Muhammad wa ‘ala alihi wasallam.

 

  1. a.        Pendapat pertama : Hukum asuransi haram
    Asuransi itu haram dalam segala macam bentuknya, temasuk asuransi jiwa
    Pendapat ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq(baca:Fiqh Sunnah) , Yusuf Qardhawi. Alasan-alasan yang mereka kemukakan ialah:
    1. Asuransi sama dengan judi
    2. Asuransi mengandung ungur-unsur tidak pasti.
    3. Asuransi mengandung unsur riba/renten.
    4. Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai.
    5.Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis, dan sama halnya dengan mendahului takdir Allah.


    b. Pendapat Kedua : Hukum Asuransi Halal

    Pendapat kedau ini dikemukakan oleh Abd. Wahab Khalaf(dalam Ushul fiqh), Mustafa Akhmad Zarqa (guru besar Hukum Islam pada fakultas Syari’ah Universitas Syria), Muhammad Yusuf Musa (guru besar Hukum Isalm pada Universitas Cairo Mesir),. Mereka beralasan:
    1. Tidak ada nash (al-Qur’an dan Sunnah) yang melarang asuransi.
    2. Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.
    3. Saling menguntungkan kedua belah pihak.
    4. Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat di investasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan.
    5. Asuransi termasuk akad mudhrabah (bagi hasil)
    6. saling tolong menolong
    7. Asuransi di analogikan (qiyaskan) dengan sistem pensiun seperti taspen.


    c. Pendapat Ketiga : Hukum Asuransi sosial boleh dan komersial haram

    Pendapat ketiga ini dianut antara lain oleh Muhammad Abdu Zahrah (guru besar Hukum Islam pada Universitas Cairo). Alasan kelompok ketiga ini sama dengan kelompok pertama dalam asuransi yang bersifat komersial (haram) dan sama pula dengan alasan kelompok kedua, dalam asuransi yang bersifat sosial (boleh). Alasan golongan yang mengatakan asuransi syubhat adalah karena tidak ada dalil yang tegas haram atau tidak haramnya asuransi itu.
    Referensi silahkan buka:
    1. Al-Quran AL-karim.
    2. Al-fiqh al-Islamy wa adillatuhu, DR. Wahbah Azzuhaily.
    3. Al-Islam wal manahij al-Islamiyah, Moh. Al Gozali.
    4. Asuransi dalam hukum Islam, Dr. Husain Hamid Hisan.
    5. Majalah al- buhuts al- Islamiyah, kumpulan ulama-ulama besar pada lembaga riset, fatwa,dan dakwah.
    6. Masail al-fiqhiyah, zakat, pajak, asuransi dan lembaga keuangan, M. Ali Hasan.
    7. Halal dan haram, DR. Muhammad Yusuf al-Qordhowi.

Menurut ULAMA HADRAMAUT

Hukum Ansuransi Ada tiga pendapat 1. Haram Mutlak 2. Halal untuk Asuransi Syariah yang berasakan atas Takaful dan haram untuk asuransi konfensional 3. Halal Mutlak dan ini adalah pendapat guru kami / Prof. Sayyid Abdullah Muhammad Baharun. Seiring semakin berkembangnya zaman bentuk permasalahn yang di hadapi umat pun semakin variatif, kevariatifan masalah ini menuntut seluruh pihak untuk mengeluarkan sikap, tidak terkecuali agama, salah satu fenomena yang banyak berkembang dan menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat adalah masalah asuransi, masyarakat mempertanyakan sikap agama dalam masalah ini. Salah seorang penanya mengatakan “apa hukum asuransi jiwa menurut kaca mata islam ?” Masalah asuransi tergolong masalah yang muncul akhir-akhir ini, sebab masalah ini meledak kepermukaan pada abad ke sembilan belas, meskipun praktik asuransi sebenarnya sudah ada sejak tahun 1347 M, setelah itu selama kurun kurang lebih 60 tahun para ulama berbeda pendapat, tentang masalah ini antara yang memperbolehkan dan yang mengharamkan di antara yang ulama yang menghalalkan praktik asuransi konfensional adalah Dr.Mustafa Zarqa, sampai pada akhirnya pada tahun 1385 H, Muktamar Ulama Islam II dan VII (1392 H/ 1972M) di Kairo kemudian pada keputusan Majma’ Buhuth Islamiyah di Kairo, serta Majma’ Fiqih Islami di Rabitoh ‘Alam Islami di Makkah (1398H/1978M) lalu keputusan Nadwah Fiqhiya III di Kuawit (1413H/1993M), semua muktamar di atas menyepakati bahwa segala bentuk asuransi konfensional dengan segala produknya hukumnya adalah haram, kemudian solusi yang diberikan oleh para ulama adalah asuransi syariah yang berasakan pada takaful dan ta’awun artinya kerja sama dan gotong royong . Berikut beberapa perbedaan dasar antara asuransi konfensional dan asuransi syariah yang diambil dari web site perusahaan asuransi Takaful Indonesia : 1. Ada enam perbedaan mendasar antara Takaful dengan asuransi konvensional . a. Takaful Indonesia memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang betugas mengawasi produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi dananya. Dewan Pengawas Syariah ini tidak ditemukan dalam asuransi konvensional. b. Akad yang dilaksanakan pada Takaful Indonesia berdasarkan tolong menolong. Sedangkan asuransi konvensional berdasarkan jual beli c. Investasi dana pada Takaful Indonesia berdasarkan bagi hasil (mudharabah). Sedangkan pada asuransi konvensional memakai bunga (riba) sebagai landasan perhitungan investasinya d. Kepemilikan dana pada Takaful Indonesia merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan. Sehingga, perusahaan bebas menentukan alokasi investasinya. e. Dalam mekanismenya, Takaful tidak mengenal dana hangus seperti yang terdapat pada asuransi konvensional. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa reversing period, maka dana yang dimasukan dapat diambil kembali, kecuali sebagian dana kecil yang telah diniatkan untuk tabarru? f. Pembayaran klaim pada Takaful diambil dari rekening Tabarru? (dana kebajikan) seluruh peserta yang sejak awal telah diikhlaskan bahwa ada penyisihan dana yang akan dipakai sebagai dana tolong menolong di antara peserta bila terjadi musibah. Sedangkan pada asuransi konvensional pembayaran klaim diambilkan dari rekening dana perusahaan. g. Pembagian keuntungan pada Takaful dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah ditentukan. Sedangkan pada asuransi konvensional seluruh keuntungan menjadi hak milik perusahaan. Dalam keputusan Bahthul Masail NU sebagaimana yang dimuat dalam buku Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama dikatakan bahwa hukum asuransi Jiwa adalah haram dengan alas an praktik asuransi itu termasuk judi, fatwa ini disandarkan kepada fatwa Syekh Bakhit, Mufti Negeri Mesir, yang termaktub dalam majalah Nurul Islam nomor 6 jilid I. Dr. Wahbah Zuhaily dalam buku beliau Mu’amalat Maliyah Mu’asirah mengatakan hal-hal yang menyebabkan asuransi niaga atau konvensional diharamkan sebagai berikut. 1. Adanya unsur riba, sebab dalam konpensasi klaim ada tambahan di atas premi yang dibayarkan pertemponya, dan ini adalah riba, kemudian perusahaan asuransi juga mengoperasikan dana yang ada pada mereka di jalan riba, bila ada keterlambatan dalam pembayaran premi peserta asuransi yang bersangkutan harus membayar bunganya. 2. Adanya unsur penipuan yang jelas, sebab konpensasi dari asuransi adalah sesuatu yang yang masing dalam koridor kemungkinan, belum benar-benar ada dan terjadi, dan ini adalah praktik penipuan, perusahaan asuransi bisa saja mengambil banyak keuntungan dari nasabahnya tanpa mengeluarkan apa-apa, ini dari sisi perusahaan, dari sisi nasabah, mereka pun tertipu sebab mereka meneken kontrak terhadap sesuatu yang tidak jelas dan belum diketahui terjadinya. Sementara dalam syariat akad yang dilakukan pada sesuatu yang tidak ada itu tidak sah. 3. Adanya unsur perjudian, di dalam asuransi bahaya yang akan ditanggung baik itu jiwa atau harta adalah sesuatu yang terjadi pada waktu yang tidak diketahui, dan inilah praktik judi itu sendiri, nasabah atau peserta asuransi berharap dengan mengeluarkan biaya yang sedikit nantinya akan mendapatkan ganti yang besar. 4. Adanya unsur ketidak jelasan, artinya total anggaran yang harus dibayarkan oleh nasabah atau peserta asuransi dalam asuransi jiwa tidak jelas dilain pihak dana itu nantinya akan di salurkan kemana pun tidak jelas, demikian juga ketika terjadi kebakaran atau kecelakaan dan lain sebagainya jumlah yang akan diterima oleh nasabah atau peserta asuransi tidak jelas jumlahnya. jadi bias disimpulkan bahwa dalam akad asuransi ada ketidak jelasan dari sisi bea yang dibayarkan, kemudian jumlah yang akan diterima dan waktu terjadinya kecelakaan. Dalam fatwanya, Dr.Yusuf Qardawi juga mengatakan bahwa Asuransi Niaga atau konfensional dalam segala macam bentuknya adalah haram, adapun para ulama yang memperbolehkan asuransi, mereka tidak memperbolehkannya secara mutlak tapi memperbolehkannya dengan syarat segala sesuatu dalam akad dan praktik asuransi yang bertentangan dengan syariat islam harus di ubah. Jadi dari kesimpulan yang di tarik oleh Dr.Yusuf Qardawi di atas bias kita ketahui bahwa bahkan yang memperbolehkan asuransi konfensional mereka juga menuntut semua yang tidak cocok dengan syariah diperbaiki, artinya untuk menjadikan proses dan praktik asuransi konvensional pas dengan hukum syariah, solusi yang di berikan oleh Dr.Yusuf Qardawi untuk umat islam adalah asuransi syariah yang dibangun atas dasar kerjasama dan gotong royong karena ini alternative terbaik yang harus didukung untuk kesejahteraan umat islam dan kekuatan ekonomi islam. Namun demikian guru kami, Al-Habib Prof. Abdullah Muhammad Baharun, berfatwa bahwa, memang menurut madzhab Imam Syafi’I praktik asuransi memiliki banyak cacat hukum dari segi syariat, karena di dalamnya terdapat unsur riba, perjudian, dan ketidak jelasan akad, sehingga secara madzhab syafi’I lebih condong ke arah untuk tidak diperbolehkan, barang siapa yang ingin untuk berhati-hati dan wara’ dipersilahkan memilih pendapat di atas. Melihat kondisi dunia yang semakin global, dan laju perekonomian serta bentuk-bentuk transaksi yang semakin berkembang dan majemuk, sementara umat islam terpencar di berbagai Negara dan benua, menuntut adanya pola pikir baru dalam masalah ini, bentuk-bentuk pelanggaran syariat yang ada di perusahaan asuransi konfensional memang telah disiasati oleh para ulama dengan solusi asuransi syariah, namun demikian untuk wilayah-wilayah yang tidak terjangkau bentuk asuransi ini dan kebutuhan manusia akan bentuk jasa asuransi maka perlu ada pembahasan lain, guru kami mengambil kesimpulan bahwa seseorang yang akan bergabung dengan perusahaan asuransi konfensional hendaknya menyadari bahwa keberadaannya diantara para peserta asuransi lainnya adalah untuk bergabung dalam satu bentuk komunitas yang bertekad untuk saling membantu satu sama lain ketika salah satu pihak dilanda bencana atau musibah, sehingga dia ketika membayarkan premi sedari awal sudah berniat bahwa dana tersebut adalah dana tolong-menolong, gotong royong dan kerja sama, dari sini maka seorang muslim bila melihat dirinya membutuhkan untuk bergabung dengan perusahaan asuransi apapun bentuknya dan dia memiliki kemaslahatan yang nyata menurut sudut pandangnya, maka dia diperbolehkan untuk bergabung dengan perusahaan tersebut apapun bentuknya, ini bila tidak ada ketentuan yang mengharuskan untuk bergabung, namun bila ada ketentuan yang mengharuskan untuk membayar bea asuransi seperti yang diwajibkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia dan belahan dunia lainnya baik itu asuransi jiwa, kesehatan, tenaga kerja dan lain sebagainya hal ini pun diperbolahkan. Allahu A’lam Bi Sawab.Image

Saad bin Abi Waqaf

Image

Saad bin Abi Waqaf

 

 

Beliau adalah Abu Ishak Malik bin Wuhaib bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah,dan ibunya bernama Hamnah, beliau memeluk islam ketika umurnya masih muda iaitu 17 tahun dan diantara sahabat nabi S.AW yang dijanjikan syurga secara khusus. Sejarah islam menyatakan bahawa beliau adalah orang yang ketiga memeluk islam, orang yang pertama melancarkan anak panah dalam perang fi sabilillah, turut serta dalam semua peperangan yang disetai oleh Rasullah SAW, pernah menjadi Gabenor ketika khalifah Umar dan Uthman serta menjadi salah seorang dari ahli Majlis Syura bersama-sama Uthman , Ali, Thalhah, Zubair, Abdul Rahman Auf, Said bin Zaid dan Abu Ubaidah Al-jarrah.

 

 

 

Saad bin Abi Waqaf sorang yang rendah tubuhnya serta kehitam-hitaman kulitnya. Menurut Ibnul Jauzi dalam sifatul sofwah, beliau dikurniakan dengan 34 orang putera dan puteri antaranya Ishak Al Akbar, Ummul Hakam Al-Kubra, Umar, Muhammad, Hafsah, Ummul Qassim, Kalthum, Amir, Ishak As-Sughra, Ummu Amru, Hindun, Ummu Zubair, Ummu Musa, Abdullah, Mus’ab, Abdullah Al-Asghar, Abdul Rahman, Humaidah, Umair Al-Akbar, Hamnah, Umar Al-Asghar, Amru, Imran, Ummu Amru, Ummu Ayub, Ummu Ishak, Soleh, Uthman, Ramlah, Amrah dan Aishah. Beliau pernah menikahi seramai 9 prng isteri iaitu anak perempuan Syihab bin Abdullah, Muawiyah binti Qais, Ummu Amir binti Amru. Khaulah binti Amru. Ummu Hilal binti Rabi’, Ummu Hakim, Salma binti Hafsah, dan Zabiah binti Amir.

 

 

 

Dari Said Al-musayyib, bahawasanya Saad pernah menyatakan bahawa beliau memeluk islam ketikamana orang lain belum menerima seruan islam dan insane yang kettika masuk islam selepas Khadijah dan Abu Bakar. Ali bin Abi Talib menaqalkan seperti yang diriwayatlan Al-Bukhari dan Muslim bahawa Rasullah SAW tidak pernah bersumpah atas nama ibubapa baginda melaikan kepada Saad seperti sabda baginda SAW di perang Uhud : ” lancarkan anak panahmu wahai Saad! Aku n kedua ibubapa ku”. Malah Rasullah juga pernarnah mendoakan beliau dengan sabdanya : Ya Allah! Berikanlah ketetapan dalam setiap lontan anak panahnya, seerta kabulkanlah segala doanya”, Allah SWT telah mengabulkan doa baginda SAW tersebut melalui doa Saad yang mana beliau pernah hinggalah anak-anakku baligh”, dan doanya itu termakbul.

 

 

 

Dalam riwayat yang lain, dinyatakan bahawa Ibnu Umar bertanya kepada Umar Al-Khatab tentang perbuatab menyapu air di atas khuf seperti dilakukan oleh Saad, maka jawab Umar”, jika kamu dapati Saad melakukan sedemikian maka kamu tidak perlu sangsi tentangnya kerana sudah pasti dia (Saad) mengambilnya ( perbuatan menyapu muka pada khuf ) daripada Rasullah Saw”,

 

 

 

 

 

 

Abu Ishak Saad bin Abi Waqqas meningal dunia semasa umurnya mencecah 70 tahun atau 82 tahun pada tahun 55 Hijri, iaitu sahabat yang terakhir meninggal dunia dari kalangan Asyarah Al-Mubasyirin ( 10 Yang Dijanjikan Syurga) di Aqiq, kira 10 batu dari Madinah Al-Munawwarah. Beliau disemadikankan dan dikafan dengan pakaian yang pernah dipakainya semasa menyertai Perang Badar di tanah perkuburan Baqi’ di Madinah. Anas menyatakan : Saad meninggal di Aqiq lalu dibawa pulang ke Madinah untuk di semadikan disitu. Ramai sahabat baginda SAW yang turut hadir pada pengembumianya termasuklah para isteri Rasullah SAW sepertimana yang dinyatakan oleh Aishah bahawasanya beliau dan Ummahatul Mukminin yang lain turut serta ketika jenazah Saad dihantar ke Masjid Nabi SAW untuk disembahyangkan.

Kisah Nyata ( Siti Penjual Bakso berusia 7 Tahun )

Siti, seorang bocah yatim yang ditinggal mati ayahnya sejak usia 2 tahun. Kini Siti berumur 7 tahun. Sehari-hari sepulang sekolah Siti masih harus berkeliling kampung menjajakan bakso. Karena… ia masih anak-anak, tentu belum bisa mendorong rombong bakso. Jadi bakso dan kuahnya dimasukkan dalam termos nasi yang sebenarnya terlalu besar untuk anak seusianya. Termos seukuran itu berisi kuah tentu sangat berat.

Tangan kanan menenteng termos, tangan kiri menenteng ember plastik hitam berisi mangkok-mangkok, sendok kuah, dan peralatan lain. Dengan terseok-seok menenteng beban seberat itu, Siti harus berjalan keluar masuk kampung, terkadang jalanannya menanjak naik. Kalau ada pembeli, Siti akan meracik baksonya di mangkok yang diletakkan di lantai. Maklum ia tak punya meja. Terkadang jika ada anak yang membeli baksonya, Siti ingin bisa ikut mencicipi. Tapi ia terpaksa hanya menelan ludah, menahan keinginan itu. Setelah 4 jam berkeliling, ia mendapat upah 2000 perak saja! Kalau baksonya tak habis, upahnya hanya Rp. 1000,- saja. Lembaran seribuan lusuh berkali-kali digulung-gulungnya.

Sampai di rumah, Siti tak mendapati siapapun. Ibunya jadi buruh mencangkul lumpur di sawah milik orang lain. Tak setiap hari ia mendapat upah uang tunai. Terkadang ia hanya dijanjikan jika kelak panenan berhasil ia akan mendapatkan bagi hasilnya. Setiap hari kaki Ibunda Siti berlumur lumpur sampai setinggi paha. Ia hanya bisa berharap kelak panenan benar-benar berhasil agar bisa mendapat bayaran.

Hari itu Siti ingin bisa makan kangkung. Ia pergi ke rumah tetangganya, mengetuk pintu dan meminta ijin agar boleh mengambil kangkung. Meski sebenarnya Siti bisa saja langsung memetiknya, tapi ia selalu ingat pesan Ibunya untuk selalu minta ijin dulu pada pemiliknya. Setelah diijinkan, Siti langsung berkubang di empang untuk memetik kangkung, sebatas kebutuhannya bersama Ibunya. Petang hari Ibunya pulang. Siti menyerahkan 2000 perak yang didapatnya. Ia bangga bisa membantu Ibunya. Lalu Ibunya memasak kangkung hanya dengan garam. Berdua mereka makan di atas piring seng tua, sepiring nasi tak penuh sepiring, dimakan berdua hanya dengan kangkung dan garam. Bahkan ikan asin pun tak terbeli, kata Ibunda Siti.

Bayangkan, anak sekecil itu, pulang sekolah menenteng beban berat jualan bakso keliling kampung, tiba di rumah tak ada makanan. Kondisi rumahnya pun hanya sepetak ruangan berdinding kayu lapuk, atapnya bocor sana-sini. Sama sekali tak layak disebut rumah. Dengan kondisi kelelahan, dia kesepian sendiri menunggu Ibunya pulang hingga petang hari.

Sering Siti mengatakan dirinya kangen ayahnya. Ketika anak-anak lain di kampung mendapat kiriman uang dari ayah mereka yang bekerja di kota, Siti suka bertanya kapan ia dapat kiriman. Tapi kini Siti sudah paham bahwa ayahnya sudah wafat. Ia sering mengajak Ibunya ke makam ayahnya, berdoa disana. Makam ayahnya tak bernisan, tak ada uang pembeli nisan. Hanya sebatang kelapa penanda itu makam ayah Siti. Dengan rajin Siti menyapu sampah yang nyaris menutupi makam ayahnya. Disanalah Siti bersama Ibunya sering menangis sembari memanjatkan doa. Dalam doanya Siti selalu memohon agar dberi kesehatan supaya bisa tetap sekolah dan mengaji. Keinginan Siti sederhana saja : bisa beli sepatu dan tas untuk dipakai sekolah sebab miliknya sudah rusak.